Kasus Korupsi Dana Rehab Gedung, Mantan Kepsek SMP N 10 Metro Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Gantaranews.com, Metro – Kasus Korupsi yang Jerat Mantan Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Kota Metro sudah memiliki hukum tetap, dimana mantan kepala sekolah tersebut di jatuhi hukuman 2,6 Tahun Penjara.

Dua terdakwa korupsi dana rehab gedung SMPN 10 Kota Metro tahun anggaran 2017, dituntut penjara selama 2 tahun dan 6 bulan oleh Jaksa.

Tuntutan tersebut dibacakan dalam gelaran sidang lanjutannya pada Rabu sore 13 Oktober 2021, yang dilaksanakan di ruang sidang Bagir Manan, gedung PN Tipikor Tanjungkarang.

“Menuntut, menjatuhkan hukuman kepada kedua Terdakwa Supardi dan Abdul Basit oleh karena itu dengan tuntutan hukuman pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan, dan pidana denda sebesar Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan penjara,” ujar Jaksa Rani Fitria, saat bacakan tuntutannya.

Kedua Terdakwa pun dituntut pidana tambahan berupa Uang Pengganti Kerugian Negara, yang telah dikurangi dengan pengembalian uang tunai Rp120 juta serta beberapa penyerahan aset keduanya, sehingga tersisa kewajiban yang harus dibayarkan sebesar Rp82 juta rupiah, subsider empat bulan penjara.

Diketahui dalam perbuatan keduanya, Supardi selaku mantan Kepsek SMPN 10 Metro, serta Abdul Basit yang berstatus selaku guru didakwa bekerjasama untuk memanfaatkan dana yang didapatkan oleh SMPN 10 Kota Metro untuk pelaksanaan kegiatan rehab gedung sekolah yang diterima di tahun anggaran 2017 lalu, dengan total dana sebesar Rp450 juta.

Pada pelaksanaan kegiatan itu, Supardi dan Abdul Basit tergiur untuk mengambil keuntungan dari anggaran yang diterima sekolah, yang beberapa digunakan sendiri, dan dibagi-bagikan kepada orang lain sesuai dengan kepentingannya, sehingga merugikan Negara sebesar Rp223,4 juta.

Dalam tuntutannya, kedua perangkat sekolah ini dijerat menggunakan Pasal 2 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *